E-Voting Cegah Manipulasi Proses Pemilihan

Sebab, kata dia, e-voting mengurangi waktu penghitungan suara dan meningkatkan transparansi dengan memberikan akses real-time kepada pemilih dan pengawas.

"Ini akan mengikis keruwetan dan praktik manipulasi suara yang menjadi problem pemilihan dari masa ke masa," kata Edo, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (8/5).

Dia menilai bahwa e-voting juga dapat mengurangi biaya pemilihan yang biasanya dikeluarkan untuk logistik dan penghitungan suara manual. Sebab, lanjut dia, pemilu di Indonesia selama ini sangat boros dan ditemukan kebocoran. Misalnya, total anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71,3 triliun dan ditambah dana pemilihan pemungutan suara ulang (PSU) yang ditaksir menelan Rp 1 triliun. "Anggaran ini naik 57,3 persen dibanding pemilu serentak 2019 Rp45,3 triliun. Sebelumnya saya meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) audit total namun belum menerima hasilnya," tuturnya.

Selain itu, dia memandang e-voting menjadi mekanisme pemilihan umum yang lebih aman, efektif, dan adaptif di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini.

Hal itu merupakan bagian dari keberhasilan program Making Indonesia 4.0 yang berorientasi pada pengembangan infrastruktur digital serta literasi digital yang dicanangkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2018. "Dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, berbagai sektor pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemilu harus adaptif berbasis digital," ucapnya.

Untuk itu, dia menyambut baik wacana penggunaan e-voting pada Pemilu 2029 mendatang, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (5/5). 

Dia pun berharap penggunaan e-voting dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda yang lebih paham dengan teknologi digital. Dia menekankan agar penggunaan e-voting pada pemilu 2029 tidak boleh lagi ditawar-tawar. 

"Kita bisa belajar kepada negara-negara yang sukses menggelar pemilu dengan cara e-voting seperti Amerika Serikat, Australia, India, Brasil, dan Estonia yang dikenal sebagai salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan, termasuk e-voting," katanya.

Dia pun memastikan DPR RI akan turut mengawal perekrutan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru pada pemilu mendatang dengan standar profesionalisme di bidang teknologi informasi.

"Kita akan kawal para penyelenggara pemilu mendatang adalah sosok-sosok yang menguasai beberapa aspek penting seperti keamanan sistem, privasi pemilih, dan aksesibilitas bagi semua pemilih, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak familiar dengan teknologi," kata dia.7 ant