ARTICLE AD BOX
Dalam pernyataan tertulisnya kepada media, Selasa (8/4), Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan, bahwa dirinya mendapat info adanya tim yang diturunkan Irjen Kemendagri ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
“Saya heran, kenapa tiba-tiba Kemendagri menurunkan tim ke sana dan langsung melakukan audit kepada OPD tertentu. Apakah ada laporan, indikasi penyalahgunaan atau masalah urgen lainnya yang membuat Kemendagri begitu bersemangat di Tasikmalaya?" tanya Deddy.
Legislator dari Dapil Kalimantan Utara ini, lebih lanjut mempertanyakan apakah langkah itu merupakan langkah Kemendagri dan diperlakukan sama untuk seluruh wilayah di Indonesia yang melakukan PSU. “Apakah ini dilakukan di seluruh daerah yang melakukan PSU atau hanya menargetkan Tasikmalaya, Kemendagri harus memberikan penjelasan,” kata Deddy.
Sebagai Ketua DPP PDIP dan anggota Komisi II DPR RI, kata Deddy, dirinya mendapat informasi bahwa besar kemungkinan tim Kemendagri itu sedang ‘on mission'. Hal ini menjadi perhatian pihaknya, mengingat perlakuan Kemendagri sangat berbeda dibanding saat pemilu dan Pilkada 2024 yang lalu.
Kata Deddy, saat itu Kemendagri tidak pernah menurunkan tim meskipun banyak laporan masyarakat. Bahkan, gugatan anggota Komisi II dalam rapat-rapat di DPR dengan Kemendagri. Sebagaimana diketahui, kemenangan calon Bupati petahana yang diusung PDIP di Tasikmalaya dibatalkan MK dan diminta menggantinya serta melakukan PSU. Oleh karena itu, dia berharap agar Kemendagri tidak melakukan cawe-cawe di Tasikmalaya dan PSU manapun. "Silakan melakukan audit setelah PSU dilakukan, jangan melakukan langkah-langkah yang bisa mempengaruhi hasil PSU,” tutup Deddy. k22