Sebagai Penyumbang Devisa Terbesar Sektor Pariwisata, Gubernur Koster Minta Pusat Dukung Infrastruktur Bali

Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Selasa (15/4).

Gubernur Koster mengatakan Bali, khususnya di wilayah selatan, sudah semakin akrab dengan kemacetan. Oleh karena itu infrastruktur lalu lintas perlu segera ditingkatkan. Apalagi kemacetan di Bali sudah menjadi sorotan dunia. "Kontribusi devisa pariwisata Bali itu 46 persen, bayangkan satu provinsi berkontribusi 46 persen devisa pariwisata," ujar Gubernur Koster. 

Koster menegaskan permintaan anggaran ke pemerintah pusat bukan semata-mata tanpa dasar. Menurutnya, Bali layak mendapatkan alokasi dana pembangunan karena kontribusinya yang besar terhadap pendapatan nasional, khususnya dari sektor pariwisata. Pada tahun 2024 Bali dikunjungi 6,4 juta wisatawan mancanegara (Wisman). Menasbihkan Bali sebagai salah satu destinasi wisatawan dunia. 

Gubernur Koster mengungkapkan dirinya berencana menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pada Mei 2025 nanti. Pertemuan itu akan membahas penganggaran sejumlah proyek infrastruktur strategis di Bali. "Saya akan menghadap ke Pak Menteri Bappenas rencananya bulan Mei untuk membahas sejumlah program infrastruktur supaya ada kenang-kenangan dari pemerintah pusat diberikan kepada Bali," kata Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini. 

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini juga mengungkapkan bahwa Pemprov Bali telah menyepakati 16 proyek strategis daerah bersama seluruh bupati dan wali kota se-Bali. Proyek-proyek tersebut akan dijalankan secara bertahap sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang. Gubernur Koster berharap para peserta Musrenbang dapat menerjemahkan sejumlah program prioritas daerah yang telah disusun. Gubernur Koster menyampaikan pembangunan Bali dalam lima tahun ke depan akan dijalankan dengan konsep satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. Meskipun ada kewenangan dari kabupaten/kota untuk mengelola daerahnya masing masing, namun tidak boleh mengabaikan kepentingan bersama. 

Gubernur Koster menegaskan, untuk mewujudkan visi besar itu mesti ditopang dengan strategi pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah sehingga harus bersatu dan bersama-sama mewujudkannya. Koster menambahkan sejumlah program prioritas akan menjadi hal fundamental yang akan diakselerasi dalam pencapaiannya, tidak hanya untuk pembangunan Bali dalam 5 tahun ke depan tetapi juga menjadi landasan bagi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. ”Hal fundamental telah dirancang sehingga agenda pembangunan menjadi terarah, kita akselerasi pelaksanaan semua program, kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi sehingga pondasi kita menjadi kuat,” imbuhnya. 

Ia menyampaikan sejumlah program prioritas yang telah dicanangkan seperti penggunaan energi bersih terbarukan, swasembada dan diversifikasi pangan, pengendalian alih fungsi lahan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur strategis penunjang pariwisata, seperti underpass untuk memecah kemacetan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung serta pembangunan subway. 

Orang nomor satu di Pemprov Bali ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Bali melalui program satu keluarga satu sarjana yang diprioritaskan bagi keluarga miskin yang belum memiliki sarjana di tengah keluarganya. Tidak hanya itu, Gubernur juga ingin mengupayakan sekolah gratis sampai ke tingkat SMA/SMK. Dengan demikian, akan tumbuh SDM Bali yang unggul, profesional dan mampu berkompetensi.

”Untuk itu kita harus gerak cepat, akhir 2029 semua pondasi sudah terbentuk sehingga pergerakan kita kedepannya akan lebih terarah dan tertata,” tuturnya. Rangkaian Musrenbang berlangsung selama tiga hari, 15-17 April 2025, turut dihadiri narasumber pusat. Para peserta merupakan unsur Forkopimda Bali, DPRD Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya. 

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen Pol Purn Sang Made Mahendra Jaya yang hadir secara daring dalam arahannya menyampaikan beberapa penekanan dalam pelaksanaan Musrenbang di antaranya mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan daerah serta fokus alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik, tidak berdasarkan pemerataan perangkat daerah atau alokasi anggaran sebelumnya. Mantan Pj Gubernur Bali ini juga menekankan sebagai daerah pariwisata, Bali selain masalah kemacetan juga harus menyelesaikan persoalan kebersihan, tidak hanya tentang sampah tetapi lebih luas lagi terkait dengan keasrian dan keindahan lingkungan. 

Hal senada juga direkomendasikan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris dimana terdapat beberapa isu strategis terkait Bali yang perlu mendapat perhatian seperti pembangunan manusia dan ekonomi wilayah non metropolitan, tingginya pencemaran air dan konversi lahan serta menurunnya kualitas ekosistem pesisir serta masih kurangnya pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. 7